Beban Guru dan Siswa Berat, Kemendikbud Minta Sekolah Gunakan Kurikulum Darurat

Assalamualaikum Warr...Wabb... Bapak/Ibu yang berbahagia dimanapun berada, salam hangat selalu untuk kita semua, berikut kami bagikan informasi mengenai Beban Guru dan Siswa Berat, Kemendikbud Minta Sekolah Gunakan Kurikulum Darurat. Simak informasi selengkapnya dibawah ini....

Beban Guru dan Siswa Berat, Kemendikbud Minta Sekolah Gunakan Kurikulum Darurat
Ilustrasi guru dan siswa

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyampaikan ucapan duka mendalam atas meninggalnya peserta didik jenjang SMA di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan peserta didik jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Oktober lalu.

Berdasarkan hasil klarifikasi, kasus meninggalnya peserta didik di Kabupaten Goa dipastikan bukan terjadi karena pembelajaran jarak jauh (PJJ).  

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Evy Mulyani di Jakarta (2/11) menyatakan, PJJ dilaksanakan pada masa pandemi karena mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan dan masyarakat luas.

(Baca Juga: Siapkan KTP dan Data Diri Lainnya, Pendaftaran BLT UMKM Rp 2,4 Juta Masih Dibuka, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Di saat yang sama, pemerintah harus tetap memastikan pembelajaran tetap berjalan di masa pandemi untuk menjamin hak anak-anak atas pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pendidikan termasuk mandat Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.

(Baca Juga: Siap-siap Cek Rekening, Inilah 7 Daftar Bansos dan BLT yang Cair November 2020, Ada BLT Guru Honorer Hingga Subsidi Listrik

Dalam hal ini, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah merupakan wewenang pemerintah daerah di bawah dinas pendidikan. Adapun penyelenggaraan sekolah keagamaan seperti MTs berada di bawah wewenang Kementerian Agama, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kemendikbud berharap semua pihak terus berkolaborasi dan bahu membahu mengulurkan tangan, terutama karena tanggung jawab pengelolaan pendidikan telah diamanatkan undang-undang.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), misalnya, bisa memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, sesuai amanat pasal 3 ayat b Peraturan Pemerintah 61/2016 tentang KPAI.

(Baca Juga: Mau Dapat BLT Guru Honorer Rp2,4 Juta? Segera Login info.gtk.kemdikbud.go.id Untuk Cek, Pasti Cair!

“Kepala daerah, kepala satuan pendidikan, orang tua, guru, dan masyarakat tentunya harus bergotong-royong mempersiapkan pembelajaran di masa pandemi ini. Dengan semangat gotong-royong di semua lini, kita pasti mampu melewati semua tantangan ini,” kata Evy.

Kemendikbud telah menghadirkan berbagai kebijakan yang bertujuan meringankan beban siswa, guru, dan orang tua di masa pandemi. Contohnya, terus mendorong sekolah memakai kurikulum yang disederhanakan di masa pandemi demi meringankan beban guru, siswa, dan orang tua.

"Kemendikbud selalu mengimbau guru untuk mengajarkan esensi mata pelajaran untuk naik ke jenjang selanjutnya di masa wabah ini," kata Evy di Jakarta, Senin (2/11).

PJJ hadir memberi pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. 

Aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi dengan memperhatikan kondisi psikologis siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.

Selain itu, Kemendikbud terus berinovasi mendorong berbagai alternatif metode belajar jarak jauh yang tidak hanya lewat daring, tapi juga luring (luar jaringan), yang artinya tidak memerlukan gawai dan akses internet.

Contohnya, seperti belajar dari rumah di TVRI, radio edukasi Kemendikbud, berbagai modul sederhana bagi guru, orang tua, dan siswa  sehingga dapat dipergunakan atau dipelajari mandiri dengan kolaborasi guru dan orang tua.

Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan yang mempertanggungjawabkan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah pun terus didukung untuk berinovasi dan melakukan pembelajaran yang paling cocok dengan kekhasan daerah masing-masing.

"Beberapa daerah memanfaatkan radio lokal yang disiarkan para guru sekolah atau pun guru berkeliling ke rumah siswa atau lokasi komunitas yang terjangkau, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan dan pembatasan jumlah orang yang ketat," pungkasnya.(esy/jpnn)

Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul "Beban Siswa dan Guru Berat, Kemendikbud Minta Sekolah Gunakan Kurikulum Darurat", https://www.jpnn.com/news/beban-siswa-dan-guru-berat-kemendikbud-minta-sekolah-gunakan-kurikulum-darurat

Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat..

0 Response to "Beban Guru dan Siswa Berat, Kemendikbud Minta Sekolah Gunakan Kurikulum Darurat"

Posting Komentar