Dalam 2 Bulan, Seluruh Guru Honorer Harus Sudah Kantongi NUPTK, Ngurus NUPTK Lebih Mudah Begini Prosesnya

JAKARTA - Pemerintah diminta segera mengeluarkan kebijakan untuk memudahkan guru honorer mengurus NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

Dalam 2 Bulan, Seluruh Guru Honorer Harus Sudah Kantongi NUPTK, Ngurus NUPTK Lebih Mudah Begini Prosesnya

Hal ini penting agar kebijakan penggunaan dana BOS untuk menggaji guru honorer dengan batas maksimal 50 persen, dapat dinikmati seluruh pendidik non-PNS.

Sebab berdasarkan data PB PGRI, sebanyak 789.381 guru honorer tak bisa digaji dengan dana BOS karena tak punya NUPTK.

"Solusinya dalam dua bulan ke depan seluruh NUPTK harus diselesaikan semua, baru bisa dapat dana bos," kata Ketua Umum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) Pusat, Nasrullah, kepada jpnn.com, Minggu (1/3).

Nasrullah menjelaskan bahwa sebelumnya kebijakan NUPTK tidak match dengan peraturan sekarang. Dulunya, NUPTK untuk guru honorer di sekolah negeri dipersulit karena harus ada SK dinas.


Masalahnya, setiap SK dinas dikeluarkan, harus ada insentif dari daerah. Akibatnya dinas tidak mau lagi mengeluarkan SK karena akan terikat aturan kedinasan.

Sementara sekarang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan Permen bahwa untuk dapat dana BOS harus ada NUPTK. Oleh karena itu, pemerintah harus sesegera mungkin menyelesaikan masalah ini.

"Semua guru-guru itu harus ada NUPTK. Jangan NUPTK hanya dipermudah untuk (guru sekolah) swasta. Pada saat begini, guru negeri yang susah lagi, mereka tidak dapat dana BOS," jelas Nasrullah.

Pria yang belakangan menjadi penasihat bagi bagi kalangan honorer ini menyebutkan, sebelumnya ada guru sekolah negeri yang menerima honor dari dana BOS. Namun tidak berdasarkan NUPTK, melainkan mengacu ketentuan maksimal 15 persen. Itu pun bergantung kebijakan kepala sekolah.

"Sekarang Permen keluar atas NUPTK, ini bermasalah. Karena banyak yang sudah honorer puluhan tahun tidak punya NUPTK," tukasnya.


Kondisinya berbeda dengan guru di sekolah swasta. Pada umumnya mereka punya NUPTK karena cuma memerlukan SK yayasan. Sehingga selain sertifikasi,NUPTK mereka juga dipermudah.

"Di (sekolah) negeri, tidak ada, dibayar pun tidak. Ada memang beberapa yang bisa ikut tes NUPTK, tetapi tidak dibayar karena anggarannya harus APBD. Daerah tidak ada anggarannya," tambah Nasrullah.

Dengan kebijakan yang baru, guru honorer di sekolah negeri yang dulunya bisa mendapat honor dari dana BOS tanpa NUPTK, sekarang mereka tidak bisa lagi menerimanya.

"Tidak bisa menerima lagi. Bisa tetapi dengan syarat pemerintah pusat harus mendata lagi untuk mempercepat NUPTK. Kalau memang itu peraturannya. Itu kan Permen. Sekarang guru honorer (tanpa NUPTK) di sekolah negeri tidak dapat apa-apa," tandasnya.

Persoalan lain yang mungkin terjadi di lapangan yaitu kewenangan besar yang diberikan kepada kepala sekolah dalam penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer, tidak diikuti dengan adanya sanksi. Hal ini bermasalah ketika persentase yang diberikan untuk honorer lebih kecil.

"Artinya maksimal, boleh dan tidak. Tergantung kepala sekolah. Kalau kepala sekolah tidak kasih? Masalah lagi karena mengatur 50 persen maksimal, tetapi tidak ada sanksi. Kalau dikasih lima persen untuk honorer kan tidak ada sanksi apa-apa untuk sekolah. Sekolah bisa bikin alasan kami lagi membangun, kursi banyak yang rusak," tandasnya.

Ngurus NUPTK Lebih Mudah, Begini Prosesnya

Para guru honorer dan tenaga kependidikan di Provinsi Bengkulu dan Jawa Timur, mulai mengikuti proses pengurusan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) demi memenuhi ketentuan untuk bisa mendapatkan gaji dari dana BOS.

Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK35+), merasa proses pengurusan NUPTK ini dipermudah dibanding sebelumnya, setelah terbitkan aturan baru penggunaan dana BOS maksimal 50 persen untuk menggaji guru honorer.

"Sekarang setelah ada aturan soal dana BOS itu, kan harus ada NUPTK. Sekarang dibuka kesempatan. Lagi berproses ini," kata Ketua GTKHNK35+ Provinsi Bengkulu, Yusak, saat dihubungi jpnn.com, Sabtu malam (7/3).

Menurut guru honorer di SMKN 2 dan SMAN 3 Kota Bengkulu ini, selama ini NUPTK tidak dimiliki oleh semua guru dan tenaga kependidikan yang berstatus honor. Terutama di sekolah negeri.

"Khusus di Bengkulu, sekarang sudah ada kebijakan baru (pengurusan NUPTK) setelah kami audiensi dengan gubernur, wali kota dan beberapa bupati. Ada kebijakan baru bahwa NUPTK akan diproses," jelas guru mata pelajaran agama ini.

Yusak menyebutkan, dalam proses tersebut, tentu ada syarat-syarat yang mesti dilengkapi oleh guru dan tenaga kependidikan.

Salah satunya harus ada Surat Keterangan (SK) dari kepala sekolah minimal 3 tahun terakhir. Kemudian ijasah SD hingga S1. Semua berkas itu kemudian diserahkan ke dinas pendidikan masing-masing.

"Nanti kepala dinas juga akan membuat SK, karena ada syarat bahwa NUPTK juga harus ada SK dari kepala dinas. Jadi artinya memang butuh proses," tambah Yusak.

Di Jawa Timur, khususnya Madura, kemudahan pengurus NUPTK juga diberlakukan oleh dinas pendidikan setempat. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ketua GTKHNK35+ Pamekasan, Nor Ismi.

Guru di SDN Pangtonggal 1, Kecamatan Proppo, Pamekasan itu bersyukur karena kegelisahan pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah itu untuk mendapatkan SK kepala Dinas Pendidikan, terjawab.

"Alhamdulillah ada solusi. Teman-teman yang mau punya NUPTK diminta menyetorkan SK pengangkatan dari kepala sekolah, SK pembagian tugas tiga tahun terakhir, dan harus sesuai data Dapodik," ucap Ismi, Minggu (8/3).

Dokumen itu kemudian diusulkan ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan surat keterangan (SK) dari kepala dinas. Dengan begitu, pengusulan NUPTK bisa diproses.

"Ini bukan surat keputusan dinas, tapi surat keterangan, sebagai syarat pengusulan NUPTK," tambahnya.

www.jpnn.com

1 Response to "Dalam 2 Bulan, Seluruh Guru Honorer Harus Sudah Kantongi NUPTK, Ngurus NUPTK Lebih Mudah Begini Prosesnya"

  1. Bangaimana dengan kamai Bengkulu Utara apakah boleh Guris nupt

    BalasHapus